AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

  • Indrian Supheni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk
Keywords: Accountability, Village government, management of the village budget (APBDes), Village Fund Allocation (ADD)

Abstract

abstract

This research describes and analyzes accountability in managing Budget management of the village (APBDes) in the village government of Kerepkidul Bagor districts Nganjuk regency for Village Fund Allocation (ADD). The research method used is qualitative research, including the type critical. The sources of this study consisted of the headman of Kerepkidul, village secretary, village treasurer, event organizer, and also the chief of BPD and the members of BPD. The collecting data technics used are interview, observation, and document. The data analysis is done with collecting the data, reducing data, interpretation, and taking a conclusion, verification and reflection. The results of this study indicate KerepKidul Village Government Bagor districts Nganjuk regency has implemented the application of the principle of accountability in the management of APBDes fiscal year 2015. The village government of Kerepkidul has proven its commitment or responsibility with how to obey and follow the stages as well as the applicable provisions in accordance with regulations issued by the Nganjuk regency. But in implementing there still found it the problem is for the exceed percentage. But in practicing they found the problem that the large percentage amount which is a little more than is specified. It is expected for future implementation, the village government of Kerepkidul Bagor districts Nganjuk regency can implement the management of Village Fund Allocation (ADD) based on existing regulations as a whole.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fajri, R. Setyowati, E.& Siswidiyanto, 2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Ketindang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Malang: Program Pasca Sarjana Studi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.

Humas. 24 Juli 2015. “Evaluasi Polhukam”. Pengertian Monitoring dan Evaluasi Kebjakan Pemerintah, (Online), setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/)

Manopo, Delviyanti C. 2014. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Waris, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: : Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2007. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Putri, A. Pengertian Akuntansi Pemerintah Menurut Para Ahli, (Online), (Specialpengetahuan.blogspot.com/2015/09/pengertian-akuntansi-pemerintah-menurut.html?m=1, diakses 15 September 2016)

Riadi, M. “Teori Akuntabilitas”. Pengertian Akuntabilita, (Online), (www.kajianpustaka.com/2012/12t eori-akuntabilitas.html?m=1, diakses 15 September 2016)

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.

Surakhmad, W. 1994. Metode dan Tekhnik Akuntabilitas. Bandung: Tarsito

Syarif, D. 07 Desember 2015. “Keuangan Daerah”. Akuntabilitas, (Online), (theorykeuangandaerah.blogspot.co.id/2015/12/akuntabilitas.html?m=, diakses 18 September 2016)

Tamtama, Derro M. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Jember: Program Pasca Sarjana Studi Akuntansi, Universitas Jember. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Published
2016-10-01
How to Cite
Supheni, I. (2016). AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). ksis: urnal iset konomi an isnis, 11(2). https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.48
Section
Section Editor