Analisis Kemampuan PAD Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Rika Viara

Sari


Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang diantaranya yaitu masih lemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah, sehingga akan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Daerah yang merupakan sumber keuangan untuk membiayai Belanja Daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam  memenuhi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

 Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi dan perhitungan beberapa rasio. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemapuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dilihat dari segi analisis varians sudah dapat memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan  tugas – tugas Pemerintahan. Dari segi evektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan sangat evektif serta Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sangat efisien. Dilihat dari rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi  masih sangat rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang belum mampu mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya, sehingga masih sangat tergantung terhadap pendapatan transfer/ dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali, mengembangkan dan mengelola potensi maupun sumber daya yang tersedia agar Kabupaten Jombang menjadi Kabupaten mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. 


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Argi, Ridho. 2011. “ Analisis BelanjaDaerah dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009” (Skripsi S-1).Semarang FE Universitas Diponegoro.

BPKAD Kabupaten Jombang. jombangkab.go.id/index.php/page/detail/bpkad-struktur-organisasi.html (diakses tanggal 1Agustus 2018 )

Darise Nurlan.2007.Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks.

Halim. Abdul., 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Jogjakarta:UPP AMP YKPN.

Halim, A, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPF

Akademi Manajemen Keuangan Perusahaan YKPN.

Halim, A, 2002, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, M, 2004, Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.

Kusumawardani, Nurul Kamaril. 2006. “Analisis PAD Atas Besarnya Belanja Operasional Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan” (Skripsi S-1 Progdi Akuntansi ). Bandung: FE Universitas Widyatama.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

Mohammad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Rahim, Syamsuri. 2008. Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam

Membiayai Belanja Daerah, Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 3 No. 2.Makassar : FE Universitas Muslim Indonesia.

Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/KotaProvinsi Jawa Barat Dalam Era dan Desentralisasi Fiskal, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Universitas Diponegoro Semarang Volume 18 No. 1 Halaman 46-58. Semarang.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah.

Utomo, L. P. (2015). Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(2).


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.